Lombok Barat- Tingkatkan pengawasan pemilu 2024 Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI) NTB bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB ajak puluhan Milenial dan Gen Z ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. bertempat di salah satu rumah makan di kawasan Labuapi Lombok Barat (6/2/2024).
“Anak-anak muda berperan strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Kita sebagai milenial dan Gen Z harus berpartisipasi aktif. Dengan cara ikut mengawasi jalannya pemilu” Demikian kata ketua PERISAI NTB, Parwadi dalam sambutannya
Selain itu, ia menghimbau generasi muda untuk tidak golput.
Dalam kesempatan itu juga para Milenial dan Gen Z itu mendeklarasikan pemilu damai dan bebas politik uang.
Komisioner Bawaslu Bidang Pencegahan dan komunikasi masyarakat Hasan Basri, yang menyemoatkan diri hadir dan memberikan materi menilai gerakan pemuda harus berpartisipasi dalam pemilu saat ini karena Bawaslu secara struktural tidak mampu mengawasi sendiri tanpa ada partisifasi dari gen Z dan masyarakat.
“Kami secara struktural tidak mampu mengawasi sendiri tanpa adanya pemuda dan masyarakat yang ikut mengawasi” Terang Hasan Basri
Hasan memaparkan bahwa dari 3,9 juta lebih Pemilih NTB, yang akan menentukan pemimpin bangsa ini, kedepan dengan jumlah personil pengawas desa (PKD) dan pengawas TPS ( PTPS) tidak akan bisa mengawasi secara maksimal pemilu ini sehingga langkah kongkret yang diambil oleh Bawaslu adalah langkah antisipatif dengan mengajak semua tokoh lintas agama, membentuk kampung pengawasan pemilu untuk mengantisipasi politik uang yang sangat masif terjadi jelang pencoblosan.
“Kami sudah mengajak semua tokoh lintas agama di NTB, dan membentuk kampung pengawasan pemilu sebagai wadah pemuda memantau pemilu ini” ungkap mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tersebut.
Sementara itu, Doktor Ilmu Komunikasi Politik UIN Mataram, Dr. Agus, M.S.i menegaskan pentingnya kewaspadaan dini terhadap politik uang yang saat ini sangat mengkhawatirkan yang bisa merubah hasil pemilu, hal ini sangat bisa terjadi menjangkiti para penyelenggara badan adhock peserta pemilu yang sangat rentan dalam memainkan perannya membuat politik uang terjadi. Didukung lagi dengan orang tidak malu lagi melakukan hal yang di larang karena pokitik uang ini sudah menjadi budaya.
“Saat ini banyak orang yang mengharapkan memilih itu ya harus di bayar kalau gak di bayar gak memilih mereka” tegas Dr. Agus
secara struktural lanjut Agus memaparkan peran pemerintah yang ikut dalam permainan politik praktis itu juga menjadi ancaman yang sangat laten dan masif dalam mempengaruhi pemilu karena polarisasi struktur pemerintah itu sampai jajaranya kebawah sangat kuat.
“Netralitas ASN TNI-Polri polri itu sangat di harapkan supaya iklim pemilihan ini berjalan demokratis dan bermartabat” uangkap mantan komisioner KPU Provinsi NTB Ini
Sementara itu Doktor Ilmu Politik Dr. Ikhsan Hamid Pengamat Politik UIN Mataram juga menyoroti soal peran partisifatif dari Milenial dan Gen Z ini sangat krusial dalam pengawasan pemilu yang mampu menentukan arah pemilu dan hasil pemilu tahun ini. Dari data KPU mencatat hampir 55 persen dari 3,9 juta pemilih pemilu tahun ini merupakan anak muda atau pemilih pemula yang itu artinya 1,5 juta pemilih adalah anak muda.
“Peluang besar bagi peserta pemilu untuk menghadirkan informasi yang kreatif kepada mereka terkait calon presiden dan caleg-caleg yang menjadi rujukan mereka untuk memilih calonnya” ucap Ikhsan Hamid
Ikhsan mengungkapkan juga politik uang bukan satu-satunya cara untuk mendulang suara termasuk suara pemilih pemula karena mereka merupakan pemilih rasional yang akan mempertimbangkan keunggulan dan potensi apa yang dimiliki oleh caleg serta yang paling penting program apa yang ditawarkan yang berkaitan dengan anak-anak muda.
“Saya kira pemilih pemula ini tidak selalu bicara uang karena mereka rasional menilai caleg yang akan mereka pilih” imbuh Ikhsan.
