Lombok Tengah, NTB – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah mengakui minimnya dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam pelayanan PDAM di kabupaten/kota, termasuk di Lombok Tengah.
“Apalagi kita setiap bulan menyetorkan pajak ke pemerintah provinsi. Sementara untuk dukungan pemerintah provinsi terhadap pelayanan PDAM di kabupaten kota relatif masih sangat minim,” jelas direktur PDAM Lombok Tengah Bambang Supratomo di Praya, (24/10/2023).
Bambang mengungkapkan, selama ini pemerintah provinsi hanya berharap dari pemerintah kabupaten.
Semestinya Pemprov NTB dalam hal ini membantu pembangunan infrastruktur PDAM.
“Selama ini saya lihat agak minim dukungan pemprov. Bukan hanya pemerintah kabupaten Lombok Tengah namun juga kabupaten kota lainnya di NTB,” jelas Bambang.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, semestinya jangan hanya lihat PDAM hanya sebagai operator. Tapi bagaimana agar kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi.
“Kita sudah punya porsi masing-masing. Sama seperti proyek pembangunan infrastruktur. Misalkan pembangunan SPAM mau dibangun oleh dinas PUPR silahkan. Baru setelah jadi baru kemudian diserah terima ke PDAM. Tidak mesti total harus PDAM,” beber Bambang.
Diketahui, rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) membutuhkan dana hingga Rp 130 miliar yang diajukan ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Biaya tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun satu SPAM Cerorong Danau Biru, satu SPAM Otak Pemasir, dan satu SPAM Lempanas.
Dikatakannya, menurut RAB pembangunan SPAM Cerorong Danau Biru membutuhkan sekitar Rp 118 miliar.
“Pembangunan SPAM ini dimulai dari nol karena merupakan SPAM baru. Jumlah Rp 118 miliar ini merupakan dari hulu hingga hilirnya. Mulai dari sumbernya, pipanya hingga ke pelanggan-pelanggannya,” beber Bambang.
Sementara itu, SPAM Lempanas membutuhkan sekitar Rp 3,6 miliar.
SPAM Lempanas ini lebih murah karena SPAM ini sudah ada sehingga hanya butuh optimalisasi saja.
“Kalau otak Pemasir ini memang bangun jaringan baru namun tidak sampai hilir sehingga hanya membutuhkan 12,7 miliar,” sebut Bambang.
