Lombok Barat, NTB – Pengurus Krama Pura Lingsar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat bersama lima banjar mendatangi Kantor Bupati setempat, kedatangan mereka untuk meminta kejelasan kepanitiaan terkait pelaksanaan Pujawali dan event Perang Topat yang akan digelar pada 27 November 2023 mendatang.
Mereka menunjukan SK sekaligus mengklaim sebagai pengurus sah sesuai dengan keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Nunsa Tenggara Barat yang menugaskan Pengurus Krama Pura Lingsar pada massa bakti 2022-2027.
Ketua Krama Pura Lingsar I Gede Suarta didampingi pengurus lima Banjar Pengamong Pura Lingsar menuntut agar diberikan ruang menjadi panitia pelaksanaan Pujawali dan Perang Topat. Apalagi sejak 50 tahun terakhir mereka atau Pengurus Krama Pura Lingsar sudah menggelar piodalan atau Pujawali dan Perang Topat.
“Secara institusi kami memiliki hak, karena sejak tahun 1974 selalu melaksanakan piodalan atau Pujawali dan Perang topat sampai tahun 2016. namun nyata, pihak Pemda justru mengabaikan hak kami dan malah berkoordinasi dengan pihak lain,” ungkapnya, usai menghadiri pertemuan dengan Bupati Lobar Hj. Sumiatun pada Senin (20-11-23).
Lebih lanjut Kepala Desa Lingsar Sahyan berharap agar persoalan tersebut bisa diselesaikan setelah pelaksanaan Pujawali dan Perang Topat hal ini didasari agar tidak mengganggu ritual dan event nasional.
“Dijalankan saja dulu terlepas siapapun panitianya,” jelas Sahyan.
Selain itu, PLH Sekda Lombok Barat M. Hendrayadi menegaskan, dalam waktu dekat Pemda Lobar akan mengambil keputusan untuk kedua belah pihak yang sesuai dengan hukum agama dan hukum nasional.
“Untuk kepanitiaan kita harus punya landasan formal dulu. Begitu ada keputusan, kita panggil mereka karena Pujawali dan event Perang Topat ini harus berjalan,” Tutupnya.
