Jika Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang ketahuan terlibat dalam politik praktis menjelang Pilkada serentak 2018 terancam diberhentikan, penekanan ini ditegaskan oleh ketua Badan pengawas pemilihan umum provinsi nusa tenggara barat (BAWASLU) NTB.

 

Aparatur sipil negara (ASN) dalam pemerintahan kerap dimanfaatkan sebagai mesin politik karena jabatannya strategis untuk memobilisasi suara. Untuk itu ASN yang terbukti terlibat politik praktis pada Pilkada 2018 mendatang. Maka, oknum ASN tersebut harus siap-siap menerima sanksi tegas bahkan pemecatan karena melanggar kode etik.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua bawaslu provinsi NTB, M Khuwailid usai gelar sosialisasi sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu) provinsi Nusa Tenggara Barat pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2018 serta pemilihan umum tahun 2019 di mataram (kamis 14-12-17)

“…jadi ASN itu tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan kekuatan politik…” tegasnya

Terlebih lagi larangan keterlibatan ASN sudah diatur jelas di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Khuwailid menjelaskan, jika ada ditemukan ASN yang terlibat politik praktis pihaknya akan merekomendasikannya terlebih dahulu kepada Pembina kepegawaian untuk diberikan sanksi ,namun jika tidak diberikan sanksi oleh Pembina kepegawaian atas perbuatan yang dilakukan oleh ASN tersebut pihaknya yang akan langsung turun tangan membrikan sanksi

“..kalau Pembina kepegawaian itu tidak memberikan sanksi atas status perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya, maka bawaslu akan sampaikan itu langsung…”(wn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here