Suhardi Persilahkan JR PKPU Larangan Napi Korupsi Nyaleg
Suhardi Persilahkan JR PKPU Larangan Napi Korupsi Nyaleg

Untuk mengantisipasi mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual anak dan mantan napi narkoba menjadi calon anggota legisltaif atau Caleg, KPU RI telah menetapkan peraturan KPU yang mengatur larangan bagi mereka untuk menjadi calon anggota legislatif.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Suhardi menegaskan  bagi yang keberatan dengan peraturan KPU tersebut dirinya mempersilahkan yang bersangkutan untuk melakukan judicial review  ke Mahkamah Agung  tidak dengan melakukan demonstrasi atau protes dengan paraturan tersebut, karena KPU di daerah hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh KPU pusat.

Suhardi menegaskan jika ada Caleg yang ngotot mendaftar sementara ia pernah menjadi napi koruptor, maka KPU tidak segan-segan akan mencoret yang bersangkutan.

“Kalau orang-orang tidak setuju dengan peraturan KPU ini bukan dengan melakukan orasi, tapi dia bisa melakukan judicial riview ke Mahkamah Agung”, ujar suhardi.

PKPU larangan mantan napi koruptor, kejahatan seksual kepada anak dan narkoba tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 30 Juni 2018. (af)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here