Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Effendy Eko Saswito meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram untuk tegas dalam menindak pegawainya yang berpotensi menyebabkan kebocoran retribusi parkir, pasalnya pada hari senin 9 oktober lalu, empat orang pejabat Dishub telah dipanggil oleh Kejati NTB terkait indikasi terjadinya kebocoran retribusi parkir.

 

Pasca dipanggilnya empat orang pejabat dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram  pada senin pagi, 9 oktober lalu oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati)NTB  terkait  indikasi kebocoran retribusi parkir, Sekretaris daerah (Sekda) Kota Mataram meminta kepada pejabat terkait untuk patuh hukum dalam memenuhi panggilan termasuk keperluan data yang dibutuhkan di kejaksaan.

Terkait dengan adanya indikasi kebocoran retribusi parkir, Effendy dengan tegas meminta kepada Kepala dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram untuk menindak tegas setiap pegawainya yang berpotensi menyebabkan kebocoran tersebut, menurutnya pimpinan SKPD harus berani mengevaluasi pegawainya, termasuk hingga ke tingkat juru parkir tanpa harus takut pada oknum preman, seperti yang banyak disinyalir selama ini. Lebih lanjut dirinya juga menilai jika selama ini Dishub miskin inovasi dalam menjalankan perda perparkiran yang mewajibkan pemberian karcis sebagi bukti pelayanan jasa yang hingga kini belum dapat berjalan sesuai harapan.

“kalau ada panggilan ya harus dipenuhi, berikan keterangan dan data sesuai kebutuhan, soal kebocoran, kita sudah tekankan agar kepala dinas berani mengevaluasi dan menindak tegas pegawainya, kalau memang tidak mau bermasalah yang menyebabkan kebocoran ya harus berani tegas.”

Sementara itu, kepala Dinas perhubungan (dishub) Kota mataram Khalid enggan berkomentar banyak, dirinya berdalih sekedar memenuhi panggilan untuk berdiskusi semata. ”

“kita kan patuh hukum, kalau kita diundang ya kita datang, kalau ditanya ya kita jawab, kita cuma diskusi saja.”(el)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here