Sebagai tindak lanjut atas keluhan sejumlah pengusaha advertising perihal buruknya prosedur pembayaran pajak reklame di Kota mataram, sejumlah OPD terkait akan menggelar rapat khusus untuk mebahas revisi terjadap standar operating procedure (SOP) pelayanan perizinan.

 

Keluhan sejumlah pengusaha advertising terkait buruknya prosedur pembayaran pajak reklame di Kota Mataram yang disuarakan beberapa waktu lalu, nampaknya menjadi atensi serius pemerintah Kota Mataram, dimana sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) diketahui akan menggelar rapat khusus untuk membahas hal tersebut termasuk revisi terhadap Standar operating prosedure (SOP) pelayanan perizinan yang berlaku saat ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh sekretaris daerah (sekda) Kota Mataram Effendy Eko saswito, menurutnya dalam pertemuan khusus tersebut nantinya juga akan menyinggung perihal tidak efisiensnya pelampiran rekomendasi untuk perpanjangan izin dengan lokasi, ukuran dan konten reklame yang sudah jelas, mengingat  selama ini hal tersebutlah yang terus menjadi permasalahan, kondisi saat ini dinilai juga merugikan pemerintah daerah karena menyebabkan rendahnya realisasi pajak daerah khususnya pada sektor reklame, sehingga hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi, agar daerah dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan.

Lebih lanjut diakuinya, penyebab tersendatnya pembayaran pajak seperti yang dikeluhkan para pengusaha tersebut belum diketahui pasti, sehingga nantinya evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh baik terhadap sumber daya manusia (SDM) ataupun sistem yang berlaku saat ini.

“kita akan rapat khusus evaluasi tentang perisinan, tidak boleh lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita akan evaluasi apasih penyebab sebenarnya persoalan mendasar soal perizinan itu, nanti tidak hanya di dinas perumhan dan kawasan pemukiman (perkim) tapi secara menyeluruh terhadap semua OPd yang berkaitan dengan pelayanan periziinan. “(el)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here