Paska di tetapkan peraturan tetang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan, sejumlah randis yang selama ini di gunakan oleh anggota dan alat kelengkapan dewan di kembalikan sebagai aset daerah.

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP NO 18 tahun 2017) tetang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan anggota DPRD di berlakukan, di mana dengan bertambahnya tunjangan transportasi anggota DPRD, secara otomatis kendaraan dinas yang di gunakan harus di kembalikan.

Menurut Kabag umum dan humas DPRD NTB, Lalu amjad mengakui jika sekitar 30 unit kendaraan dinas yang selama ini di gunakan anggota DPRD NTB serta  alat kelengkapan dewan dalam menunjang kinerja baik berupa mobil akan di kembalikan ke pihak BPKAD sebagai pengelola aset daerah.

Dari 30 unit randis DPRD NTB tersebut , terdapat 4 unit yang sejauh ini masih di gunakan dan dalam proses komunikasi untuk pengembaliannya yakni 3 unit masih di gunakan oleh fraksi dan 1 unit oleh anggota dewan.

” Berkaitan dengan hal itu maka pimpinan fraksi maupun badan itu tidak lagi menggunakan kendaraan dinas, namun mendapat tunjangan transport sehingga aset berupa kendaraan ini kita serahkan kembali ke bkad selaku pengelola barang milik daerah, ada 30 unit 4 yang belum mengembalikan, 4 unit ini masih di Fraksi PDIP, PAN dan HANURA dan sisanya di salah satu anggota DPRD NTB”

Lebih lanjut Lalu amjad mengakui jika pengembalian randis ini menjadi kewajiban bagi para anggota dewan paska menerima tunjangan transportasi namun jika ada anggota dewan yang tetap tidak mengembalikan randis tentunya konsekwensi tunjangan transportasi tidak akan di berikan.(pc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here