Keputusan menteri dalam negeri terhadap penetapan nambung masuk wilayah lombok barat, ternyata masih tidak bisa diterima pemda lombok tengah, sehingga pihaknya akan melayangkan surat gugatan ke pengadilan tata usaha Negara PTUN sampai ke mahkamah internasional.

 

Setelah ditetapkannya pantai nambung menjadi milik wilayah kabupaten lombok barat oleh kementrian dalam negeri  RI beberapa waktu yang lalu. ternyata masih belum diterima sepenuhnya oleh pemerintah daerah lombok tengah dan menilai pemerintah pusat tidak adil atau sepihak dalam hal penentuan batas wilayah.

Adapun keputusan tersebut dituangkan dalam SK menteri dalam negeri nomer 93 tahun 2017 tentang batas wilayah yang menetapkan nambung masuk desa buwun mas kecamatan sekotong kabupaten lombok barat.

Terkait putusan tersebut pemda lombok tengah akan melayangkan gugatan melalui pengadilan tata usaha Negara PTUN  . selain itu pemda lombok tengah akan melakukan rapat koordinasi terkait putusan mendagri terhadap masuknya pantai nambung ke wilayah lombok barat, rapat tersebut akan dilakukan  pada hari senin 13 november 2017. hal tersebut disampaikan wakil bupati lombok tengah lalu pathul bahri di sela sela kegiatan hari pahlawan beberapa hari yang lalu.

“insyaallah kita akan melakukan evaluasi terkait putusan mendagri besok pada hari senin, mudah-mudahan persoalan itu bisa tuntas”

selain itu SK dari mendagri tersebut justru menimbulkan persoalan baru soal prosedur lahirnya keputusan batas wilayah. Alasannya dalam pemetaan kewilayahan Nambung jelas-jelas masuk wilayah Kabupaten Lombok Tengah sehingga bupati lombok tengah sempat menegaskan bahwa satu jengkal pun lahan di pantai nambung akan menjadi harga mati.(aw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here