Mataram, NTB – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, PT PLN (Persero) UIW NTB telah menyiagakan sejumlah petugas dan sumber daya untuk memastikan keandalan listrik di Nusa Tenggara Barat (13/2).
GM PLN UIW NTB, Sudjarwo menyampaikan pentingnya listrik dalam pesta demokrasi tahun 2024. “Kami menyadari betapa pentingnya listrik dalam mendukung jalannya proses demokrasi. Oleh karena itu, kami siap memastikan pasokan listrik yang andal selama Pemilu”, kata Djarwo.
Djarwo menambahkan, dalam upaya menjamin keandalan kelistrikan, Personil PLN sebanyak 842 orang telah dikerahkan, bersama dengan Personil TAD & Mitra Kerja sebanyak 1.112 orang. Adapun peralatan pendukung berjumlah 80 unit disiapkan dengan kendaraan pendukung mencapai 326 unit. Tak lupa, material cadang gangguan juga dipersiapkan dalam jumlah cukup guna mengantisipasi segala kemungkinan.
Sebagai langkah ekstra, PLN NTB turut menyiapkan 10 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sembilan lokasi strategis yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan listrik selama Pemilu. Hal ini sebagai bentuk komitmen PLN dalam memberikan layanan terbaik untuk Pesta Demokrasi tahun ini.
“Kami telah memobilisasi seluruh sumber daya yang diperlukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama pelaksanaan Pemilu. Keberhasilan ini tidak hanya didukung oleh personel PLN, tetapi juga melibatkan kerja sama antara mitra kerja dan pihak terkait lainnya”, tambah Djarwo.
Menurut laporan, pada masa siaga Pemilu 11 s.d. 17 Februari 2024 ketersediaan daya sebesar 336 MW, dengan beban puncak mencapai 315 MW dan cadangan daya sebesar 21 MW. Adapun pada Sistem Tambora ketersediaan daya sebesar 153 MW, dengan beban puncak mencapai 134 MW dan cadangan daya sebesar 19 MW.
“Saya berpesan kepada semua petugas untuk fokus penuh pada pesta demokrasi tahun 2024 ini. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap aktivitas”, tutup Djarwo.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, PLN NTB berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung kelancaran Pemilu Tahun 2024 di Nusa Tenggara Barat.