Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Mataram Kemal Islam menyatakan jika Penghapusan iklan rokok secara menyeluruh memerlukan payung hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal) terlebih dahulu.

 

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Mataram Kemal Islam menyatakan jika Penghapusan iklan rokok secara menyeluruh memerlukan payung hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal) terlebih dahulu, pasalnya selama ini pihaknya masih berada tahap pengurangan terutama pada radius 100 meter dari sekolah.

Kemal menjelaskan jika pihaknya tetap aktif melakukan penertiban terhadap reklame rokok tak berizin termasuk untuk reklame kecil berupa stiker yang biasa tertempel pada lapak pkl.

“Jadi dalam hal ini kan ada leading sektornya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), nanti disana yang menyiapkan perangkat hukum untuk Perwalnya, baik itu dalam konteks pengaturan ataupun mengurangi sama sekali. Itu bukan ranah saya, ranah saya kan cuma penertiban.

Lebih lanjut pengurangan reklame rokok diakuinya berimbas pada capaian realisasi pajak reklame yang sampai saat ini baru mencapai 36% dari target empat milyar rupiah, pasalnya selama ini bilboard milik swasta sebagian besar disewakan untuk reklame rokok. Dimana untuk dapat mencapai target tersebut, dirinya berencana mengusulkan kenaikan tarif pajak reklame melalui pembuatan Peraturan Walikota (el).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here