Proses relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang saat ini mengguanakan trotoar di sekitar Islamic center menuju lapak semula di samping SMAN 5 Mataram, nampaknya membutuhkan waktu lama, pasalnya Badan Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTB meminta pembangunan lapak tersebut dihentikan sehingga kini pemkot mataram nampak kelimpungan untuk mengurus nasib para PKL.

 

Proses relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang saat ini menggunakan trotoar di sekitar Islamic center menuju lapak semula di samping SMAN 5 Mataram, nampaknya membutuhkan waktu lama, pasalnya Badan Wilayah Sungai (BWS)  NTB meminta pembangunan lapak tersebut dihentikan sehingga kini Pemkot Mataram nampak kelimpungan untuk mengurus nasib para pkl.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Mahmuddin Tura menjelaskan jika dirinya akan melakukan koordinasi dalam waktu dekat dengan Walikota guna mencari solusi untuk persoalan tersebut.

Dirinya menyebutkan belum mengetahui pasti alasan pemerintah Provinsi meminta penghentian pembangunan lapak yang baru rampung sekitar 15% tersebut , karena menurutnya lokasi lapak tersebut tidak mengganggu aliran sungai. Lebih lanjut dirinya menilai perlu duduk bersama Pemerintah Provinsi untuk mencari solusi, mengingat para pedagang sendiri tidak ingin dipindahkan terlalu jauh dari kantor imigrasi NTB.

” kami sebenarnya tidak mengganggu aliran sungai, dan yang membersihkan aliran sungai kali ning kan pasukan PU juga, kalo memang dilarang disana, ayo kita cari solusi yang lain sama-sama cari lokasi dan tidak mungkin jauh dari kawasan imigrasi, jadi jangan melarang, tanpa memberi solusi.”

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Farhan menilai Pemerintah Kota Mataram perlu tegas dalam mengatur para pkl, tapi tentunya dengan pengaturan yang sebaik-baiknya.

“pemerintah yang harus mengatur pkl, tapi dengan pengaturan yang sebaik-baiknya. jangan sampai maunya pkl harus disini, kemudian kita tahu itu melanggar aturan, dan itu kita lakukan ya salah, jangan kita ikuti sesuatu yang salah, jadi pemerintah Kota Mataram harus tegas dalam menangani maslah ini.(el)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here