Ratusan pelajar di Kota Mataram menghadiri Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak, acara ini dideklarasikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), bekerjasama dengan Pemprov NTB, dan puluhan LSM. Guna memberikan pemahaman terhadp masyarakat terkait dampak negative pernikahan anak.

 

Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPPA Lenny Rosalin mengatakan, berdasarkan data UNICEF, Indonesia menempati urutan ketujuh di dunia dan kedua tertinggi di ASEAN dalam kasus perkawinan anak. Lenny menilai, perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pelanggaran terhadap hak anak, khususnya hak menikmati kualitas hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk berkembang sesuai usianya.

“…BPS dan UNICEF juga mencatat indikasi pernikahan anak di Indonesia hampir terjadi di semua wilayah. Angka perkawinan usia anak atau di bawah 18 tahun sudah mencapai 23 persen dengan perkawinan usia anak di daerah perdesaan sepertiga lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan…” ujar Lenny dalam deklarasi gerakan setop perkawinan anak di Taman Budaya NTB, Ahad (10/12).

Dimana Akibat dari perkawinan anak ini sangat berdampak besar terutama pada perempuan. dirinya menyebutkan, perkawinan anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding usia 20-24 tahun dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan terjadi pada anak perempuan dengan usia 15-19 tahun.

Lenny berharap melalui Gerakan Stop Perkawinan Anak ini, revisi UU nomor 1/1974 tentang perkawinan yang mencantumkan batas usia minimal perkawinan perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun akan dapat diwujudkan.

Sementara wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin juga mendukung usia minimal perkawinan dinaikkan menjadi 21 tahun, hal tersebut untuk mengurangi dampak yang timbul akibat pernikahan dibawah umur, Amin juga beharap agar gerakan bersama tersebut dapat membawa perubahan, sehingga NTB pada thn 2035 dapat mewujudkan target usia produktif lebih tinggi

“…tentu dalam gerakan ini yang kita lakukan bersama dapat membawa perubahan, NTB pada 2035 merupakan daerah yang memiliki target usia produktif lebih tinggi, sehingga harus di minimalisir perkawinan dini…” pungkasnya(wn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here