Tim investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengunjungi komisi pemilihan umum daerah kabupaten lombok barat.

 

Dalam rangka menyikapi kasus warga pemalikan yang tinggal di kecamatan Sekotong dengan permasalahan tidak bisa menyalurkan hak pilihnya pada setiap pemilu , tim investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengunjungi komisi pemilihan umum ( KPU ) daerah kabupaten Lombok barat hal ini di lakukan sebagai upaya mediasi agar setiap warga indonesia berhak untuk ikut dalam ajang demokrasi.

 

Tim investigasi dari komisi nasional hak asasi manusia bersama KPUD Lombok barat menggelar diskusi terkait kasus warga pemalikan yang ada di wilayah Sekotong Lombok barat.

 

Mencuatnya kasus warga pemalikan ini ke komnas HAM lantaran selama ini setiap pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah di tingkat kabupaten warga pemalikan tidak bisa menggunakan hak pilihnya lantaran tidak diakui sebagai warga kabupaten lombok barat.

 

Menurut Suhardi komisioner KPUD Lombok barat, kasus yang di alami warga pemalikan ini sudah menjadi kasus lama yang muncul setiap menjelang pilkada dan pemilu legislatif namun yang menjadi permasalah utamanya yakni warga pemalikan tersebut tidak bisa di akomodir sebagai warga lombok barat di karenakan tinggal dan bermukim di kawasan hutan konservatif.

 

selain itu menurut suhardi, tidak diakomodirnya warga pemalikan sebagai warga Lombok barat adalah bukan bagian dari kewenangan KPU melainkan merupakan kewenangan dari dinas kependudukan lombok barat.

 

” Isu ini memang selalu muncul menjelang kontestasi jelang pilkada, kita berharap pemda yang memiliki wewenang bisa mengatasi hal tersebut”

 

sementara itu Johan efendi kepala biro penegakan hukum Komnasham RI meminta agar pemkab setempat untuk lebih intens dalam melakukan koordinasi khususnya terhadap kementrian kehutanan yang mempunyai kewenangan terhadap hutan konservatif tersebut dan komnas ham siap mendorong agar hak pilih yang di miliki warga pemalikan bisa tersalurkan.

 

” Komnas ham akan mendorong pemda dan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan selaku pemilik kewenangan lahan untuk berkoordinasi secara intens untuk menyelesaikan masalah warga pemalikan tersebut.(af)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here