Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lombok barat dengan pihak eksekutif membahas 4 rancangan peraturan daerah namun kekecewaan muncul dari sejumlah anggota dewan, pasalnya selama pembahasan sejumlah pimpinan SKPD tak pernah menghadiri pembahasan seperti kepala dinas pariwisata dan kepala perindustrian dan perdagangan padahal raperda tersebut merupakan usulan dari yang bersangkutan.

 

Empat rancangan peraturan daerah yang di susun oleh Pemkab Lombok barat saat ini sedang masuk dalam pembahasan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lombok barat, dengan melakukan sidang paripurna bersama pihak eksekutif yakni raperda pariwisata berkelanjutan , raperda tentang pedagang kaki lima, raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dan raperda tentang perubahan kearsipan.

 

Namun kekecewaan sempat muncul dari sejumlah anggota DPRD Lobar ketika paripurna pembahasan raperda untuk yang kesekian kalinya berlangsung, pasalnya sejumlah pimpinan SKPD yang merupakan eksekutor dari raperda yang akan di sahkan menjadi perda tersebut tak pernah menghadiri pembahasaan, seperti kepala dinas pariwisata dan kepala dinas perindustrian dan perdagangan.

 

Munawir haris  ketua Komis IV DPRD Lombok barat, menyayangkan sikap kepala dinas yang terkesan acuh terhadap pembahasan raperda yang di lakukan bersama anggota DPRD Lombok barat pasalnya menurut Munawir raperda tersebut merupakan usulan dari mereka yang seharusnya di kawal secara serius.

 

Menurut munawir sejauh pemantauannya, masih banyak perda yang sudah di sahkan tidak di jalani serius oleh pihak eksekutif selaku eksekutor perda sehingga perlu kiranya untuk meminta penjelasan terhadp dinas terkait.

 

” iya kami menyayangkan, kenapa saya mengatakan demikian karna paling tidak kehadiran mereka kan mereka yang mengusulkan harusnya di kawal secara serius ungkap munawir ” (af)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here