Pemerintah di tuntut untuk memberikan jaminan bagi konsumen terhadap indikasi kelalaian maupun kesengajaan dari pihak pengusaha SPBU  yang merugikan bagi masyarakat.

 

Wakil ketua DPRD NTB Abdul hadi mengharapkan pemerintah memberikan jaminan bagi masyarakat , terlebih sebagai konsumen agar kedepannya  tidak di rugikan oleh para pengusaha, seperti halnya indikasi permainan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di kota mataram yang sebelumnya oleh pemerintah kota mataram di segel sementara karena di temukan alat ukur yang bermasalah.

Abdul hadi meminta  lembaga perlindungan konsumen untuk aktif melakukan pengecekan atau tera ulang secara berkala terhadap keberadaan SPBU terkait takaran  untuk memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen.

” Kita minta secara aktif untuk melakukan tera ulang terhadap alat alat yang wajib untuk di lakukan memang tera ulang merupakan hal untuk menjamin  dan memberi perlindungan kepada konsumen, dan kita harap perlindungan konsumen dari kerugian jangan sampai karena kelalaian atau kesengajaan dari petugas kita tidak melakukan tera ulang masyarakat jadi di rugikan ungkap hadi”

 

Lebih lanjut menurut Hadi ,Bagaimanapun alasan pengusaha terhadap kelalaian atau kesengajaan merugikan konsumen harus di tindak lanjuti,kami tidak ingin ada masyarakat yang di rugikan. Untuk itu pemerintah harus konsen untuk melakukan pengecekan secara berkala agar tidak merugikan bagi masyarakat.(pc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here