Pemerintah Kota Mataram berencana akan melakukan revisi terhadap Standard Operating Procedure (SOP) terkait pelayanan perizinan dan publik guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan hingga kebocoran retribusi dalam birokrasi pemerintah kota mataram.

 

Beberapa waktu lalu sejumlah pengusaha advertising kota mataram yang tergabung dalam asosiasi service advertising (ASA) mengeluhkan buruknya prosedur pembayaran pajak reklameyang dinilai berbelit-belit dan menyulitkan wajib pajak yang hendak melaksanakan kwajiban membayar pajak.

Terkait dengan hal tersebut, asisten I setda kota mataram L. Martawang menjelaskan jika saat ini Pemerintah Kota Mataram benerncana melakukan revisi terhadap Standard Operating Procedure (SOP) terkait pelayanan perizinan dan publik guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan hingga kebocoran retribusi dalam birokrasi pemerintah kota mataram.

“nanti kalau sudah ada SOPnya biaya dan tenggang waktu perizian jadi jelas, jadi tidak ada celah lagi buat sejumlah oknum melakukan penyalahgunaan kewenangan yang  berpotensi menyababkan kebocoran retribusi.”

Lebih lanjut, martawang mengaku jika sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkit pelayanan perizinan untuk membahas hal tersebut dalam waktu dekat ini.(el)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here