Tidak seperti tahun tahun sebelumnya,kini panitia pengawas pemilu panwaslu di masing masing kabupaten kota dapat menyelesaikan sengeketa proses baik antara peserta pemilu dengan peserta pemilu ataupun antara peserta pemilu dengan komisi pemilihan umum di masing masing panwas kabupaten kota.

 

Tahun – tahun sebelumnya sengketa proses pemilihan kepala daerah baik bupati atau walikota di tangani langsung oleh badan pengawas pemilu atau bawaslu di tingkat provinsi, namun mulai tahun ini sengketa proses pemilihan kepala daerah , baik sengketa antara peserta pemilu dengan peserta pemilu yang lainnya atau sengketa antara peserta pemilu dengan komisi pemilihan umum , kpu sudah bisa ditangani oleh panwaslu di masing masing kabupaten kota.

Hal tersebut menurut ketua devisi penanganan pelanggaran panwaslu kabupaten Lombok barat lalu arjuna, penyelesaian sengketa di tingkat kabupaten kota dapat  memudahkan penyelesaian sengketa di masing masing daerah yang menyelenggarakan pemilihan.

Selain itu menurut arjuna peraturan penyelesaian sengketa di tingkat kabupaten ini tertuang dalam undang undang no 1 tahun 2017.

” ia sebelumnya di bawaslu,akan tetapi di tetapkannya peraturan pemerintah no 1 tahun 2017 disitu panwaslu kabupaten kota di berikan wewenang  untuk menyelesaikan sengketa dalam hal ini sengketa antara peserta dan penyelenggara”

Arjuna menghimbau baik penyelenggara pemilu atau peserta pemilu untuk tetap mengedepankan dan  mentaati atauran yang berlaku sebagai pedoman melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan teresebut.

Sementara itu kapolres Lombok barat  AKBP I wayan jiartana menjamin proses penyelesaian sengketa di panwaslu melalui sentra gakumdu akan tetap netral dan objektif, pasalnya dalam sentra gakumdu tersebut tidak hanya diisi oleh panwaslu saja melainkan juga disi oleh kepolisian.(af)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here