Wakil Walikota Mataram Mohan Roliskana turut angkat suara terkait indikasi penyalahgunaan bantuan alih profesi oleh sejumlah pedagang tuak yang masih membandel, diakuinya hal tersebut akibat kurangnya pengawasan pemerintah, untuk itu dirinya berharap seluruh lembaga dan SKPD terkait dapat saling bekerjasama dalam memberantas peredaran miras jenis tuak di Kota Mataram.

 

Dalam sepekan terakhir, persoalan terkait keberadaan penjual minuman keras tradisional jenis tuak di Kota Mataram kembali mencuat. Pasalnya setelah menadapat dana bantuan alih profesi pada awal tahun lalu, hingga kini masih ditemukan sejumlah pedagang tuak yang masih membandel, bahkan dana bantuan tersebut diduga telah disalah gunakan untuk memperbesar usaha.

Wakil Walikota Mataram Mohan Roliskana turut angkat suara, dirinyapun mengakui hal tersebut juga diakibatkan kurangnya pengawasan pemerintah, terutama para camat dan lurah selaku pejabat pemerintah yang memiliki posisi terdekat dengan masyarakat.

Meski belum menerima laporan secara faktual terkait adanya indikasi penyalahgunaan dana bantuan tersebut, Mohan mengaku akan menjadikan hal tersebut sebagi bahan evaluasi terhadap regulasi yang telah ditetapkan dalam penanganan miras.

”Barangkali itu pengawasannya kurang, sebenernya kan itu sudah kita berikan kepada pak camat dan pak lurah untuk melakukan pengawasan, saya belum meilhat laporannya secara faktual, saya berpikir positif sajalah bahwa uang itu emang betul-betul dimanfaatkan untuk bisa mengalihkan profesi mereka, tapi kalau memang begitu hasil investigasi dari Pol PP, akan saya evaluasi.”

Lebih lanjut dalam penanganan persoalan tersebut dijelaskannya harus terintegrasi dengan baik, sehingga membutuhkan adanya kerjasama lintas sektor yang baik antar setiap OPD maupun lembaga yang memiliki andil dalam pemberantasan kasus miras.(el)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here