Sejumlah Pengusaha advertising yang tergabung dalam asosiasi service advertising (ASA) Kota mataram mengeluhkan kebijakan pemerintah dalam prosedur pembayaran pajak reklame yang dianggap mempersulit para wajib pajak yang memiliki niat baik untuk menjalankan  kewajiban membayar pajak.

 

Rendahnya realisasi pajak reklame hingga jelang akhir tahun terus berulang, dimana hingga akhir bulan sepetember lalu, relaisasi pajak reklame baru mencapai 40 % atau senilai 1,6 milyar rupiah dari target 4 milyar rupiah yang telah ditetapkan. kondisi tersebut selalu ditangani pemerintah dengan melakukan penertiban, namun nyatanya, seperti tak memberi efek jera, hal serupa terus berulang. Usut punya usut, kebiasaan wajib pajak yang membayarkan pajaknya saat akhir tahun ternyata memiliki alasan tersendiri.

 

Seperti yang diungkapakn Ketua asosiasi service advertising (ASA) Kota mataram Firads Fariska, dirinya menjelaskan sejumlah pengusahan advertising yang tergabung dalam asosiasi tersebut mengeluhkan kebijakan pemerintah dalam prosedur pembayaran pajak reklame yang dianggap mempersulit para wajib pajak yang memiliki niat baik untuk menjalankan  kewajiban membayar pajak.

 

Dirinya mengaku jika seluruh pengusaha tentu mau dan mampu membayar pajak, namun dengan prosedur pembayaran yang mengharuskan mereka melampirkan rekomendasi dari sejumlah SKPD terkait, seperti dari dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman (perkim), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP), dan Badan keungan daerah (BKD) membuat pembayaran pajak yang seharusnya mudah menjadi bertele-tele yang tak jarang memakan waktu hingga berbulan-bulan.

 

“tidak aneh dong kalu kita bayarnya akhir tahun bahkan sampai menunggak, lah ini mau bayar saja seperti dipersulit harus ada rekomendasi dari sana sini, dan itupun memakan waktu lama hinnga 6 bulan lamanya untuk satu rekomendasi, harapan kami sih pemerintah bisa berkoordinasi dengan baik, misalnya SKPD terkit seperti Perkim, DPMPTSP dan BKD yang berkoordinir untuk rekomendasi dan segala macamnya jadi kami tinggal bayar, kalau seperti inikan kita jadi beranggapan jika mau rekomendasi cepat selesai harus perlu uang pelicin atau sebagainya.”

 

Hal serupa juga diungkapkan pemiliki denism advertising Lalu mugis, dirinya menyayangkan sikap pemerintah yang belakangan terus menyuarakan kemudahan mengurus segala izin melalui satu pintu, namun dalam kenyataanya justru bertolak belakang, untuk mengurus izin reklame, dirinya diarahkan menuju sejumlah skpd untuk mendapat rekomendasi yang memakan waktu hingga setengah tahun lamanya.

 

“apanya yang satu pintu, mungkin maksudnya satu pintu beribu jendela, atau mungkin yang benar satu aspal, itukan ada DPMPTSP yang katanya satu pintu, tapi ini kita dirahkan kesana kemari, wong kita mau bayar kok dipersulit begini.”(el)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here