Pelaksanaan pemilukada NTB 2018 mendatang di harapkan dapat menjamin hak dan kebutuhan bagi kaum difabel dalam menyalurkan hak suara terlebih di tingkat TPS.

 

(Mataram 24/8) Pelaksanaan pemilukada NTB 2018 mendatang di harapkan dapat memberikan jaminan bagi kebutuhan difabel, sesuai dengan undang undang no 8 tahun 2016 tetang disabilitas terhadap pemilu yang ramah bagi difabel, di mana kaum disabilitas dalam pemberian hak suara tidak terkendala dan mengalami hambatan untuk berpartisipasi menyalurkan hak suara dalam memilih kepala daerah.

Ketua komisi pemilihan umum NTB Lalu Aksar anshori mengakui jika pihaknya memberikan jaminan pelaksanaan Pilkada NTB 2018 mendatang ramah bagi difabel, baik secara aturan maupun penganggaran yang di khususkan untuk penyandang difabel, dan pihaknya juga akan mendorong KPPS untuk membuat TPS khusus bagi  penyandang difabilitas.

” Jaminan TPS akses itu juga menjadi alat penting bagi KPU untuk memberikan dukungan, TPS  akses bagi mereka harus kita ciptakan, oleh karena ini tugas KPU untuk mendorong KPPS untuk membuat TPS  akses untuk penyandang difabilitas “.

 

Sementara  Ketua DPD Persatuan penyandang disabilitas indonesia (PPDI NTB), Asim barnas, mengharapkan dalam pemilu NTB 2018 mendatang hak hak difabel dalam mengakses penyaluran hak suara dapat terpenuhi, untuk itu dirinya menuntut KPU untuk lebih intens melakukan pengawasan di tingkat TPS.

” Saya harapkan tidak sekedar  bersosialisasi tanpa ada sangksi dari kpu atas KPPS  yang tidak menjalankan aturan dari KPU, kalau KPPS  yang tidak melaksanakan ini sangsinya apa, ini yang tidak ada sehingga KPPS tidak memperhatikan difabel karena tidak ada sangsi dari undang undang ini, kpu harus mengawal lokasi tersebut apakah sesuai garis KPU kalau cuma bersosialisasi ini saya kira tidak akan terwujud.(pc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here