Hearing OPD & APH di Komisi V DPRD NTB

TV9 LOMBOK.CO.ID, Mataram-Menyikapi kasus meninggalnya  empat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat terjadinya kebakaran di Arab Saudi, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan hearing di Komisi V DPRD NTB. Hearing ini bertujuan untuk mencari solusi terkait dengan persoalan yang sering membelit  TKI di NTB.

hearing tersebut sepakat membentuk  Panitia Khusus atau Pansus  perlindungan TKI yang bekerja di Luar Negeri, mengingat kasus TKI yang bermasalah di NTB lebih banyak terjadi terhadap para TKI ilegal.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB Kasdiono menilai, pembentukan Pansus di rasa sangat mendesak agar ada kejelasan hukum bagi para TKI yang bekerja di Luar Negeri.

“Kalau memang mekanisme bisa segera, kita kalau mau cepat kita melakukan pebedahan melalui kewaneaan komisi, ini karena tindak pidana orang, nanti kita minTa  Tim Ahli dari POLDA NTB, sementara yang mengyangkut TKI ini ktia minta di TKI, ini DPRD harus melakukan tidnak lanjut” terangnya usai melakukan pertemuan dengan OPD dan APH di Gedung DPRD Provinsi NTB.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans NTB) M.Agus Patria menilai, dengan  keberadaan satgas akan memudahkan koordinasi dan penanganan terhadap kasus-kasus TKI di NTB.

“dengan dibentuknya satgas TKI, tentu hal ini akan memudahkan koordinasi dan penanganan terhadap kasus-kasus yang kerap menimpa para TKI kita di Luar Negeri” ungkap Agus Ptria. (PC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here