Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu ntb, tingkat kerawanan tempat pemungutan suara mencapai 39%, di mana dari 8.336 tps sebanyak 2.909 tps di nyatakan masuk dalam kategori tps rawan.

Berdasarkan hasil pemetaan yang di lakukan oleh badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu provinsi NTB terdapat 39% tempat pemungutan suara atau tps yang terindikasi rawan, di mana dari 8.336 tps di NTB  sebanyak 2.909 tps di nyatakan masuk dalam kategori tps rawan.

Ketua Bawaslu NTB Muhammad khuwailid mengakui jika kategori tps rawan tersebut terdiri dari 15 indikator kerawanan, seperti kerawanan terhadap akurasi data pemilih, penggunaan hak pilih, netralitas kpps, politik uang, namun yang paling mendominasi terhadap kerawanan bagi pemilih akses atau fasilitas penyandang divabe.

Khuwailid mengakui jika dari hasil pemetaan terhadap tps rawan yang ada di Nusa Tenggara Barat, daerah lombok timur dan lombok barat, dan Kota bima menjadi daerah yang cukup dominan terjadi kerawanan, hal tersebut di akui kemungkinan besar akibat pelaksanaan 2 pemilihan langsung baik untuk memilih calon gubenur maupun calon bupati, di mana untuk lomok timur mencapai 782 tps rawan, kabupaten lombok barat sebanyak 519 tps rawan dan kota bima dengan 396 tps rawan. Di mana jumlah pemilihan di akui linear dengan tingkat kerawanan yang terjadi.

Lebih lanjut Muhammad khuwailid mendorong komisi pemilihan umum (KPU) baik provinsi maupun kabupaten kota hingga pada tingkat panitia pemungutan suara untuk bekerja maksimal saat pelaksanaan pemilihan 27 juni mendatang bahkan pihaknya akan melakukan pengawasan dalam mencegah indikator kerawanan tersebut seperti halnya politik uang dan intimidasi bagi para pemilih dalam menentukan hak suaranya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here