Keberadaan perda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Mataram hingga kini tidak terlaksana maksimal, hal ini menjadi kekecewaan  Bapemperda DPRD Kota Mataram terhadap keberadaan perda yang tak bergigi.

 

Ketua badan pembentukan peraturan daerah( bapemperda) DPRD Kota Mataram Husni thamrin kecewa terhadap kinerja pemerintah Kota Mataram yang hingga kini belum menindak lanjuti secara serius terhadap keberadaan peraturan daerah seperti halnya perda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang hingga kini balum terlaksana maksimal di Kota Mataram, hal ini cukup di sayangkan mengingat sebelumnya pemerintah Kota Mataram beralasan perlu ada payung hukum, namun paska adanya perda persoalan penjualan miras tradisional tersebut masih berpolemik bahkan menjamur.

” Kita sudah lelah, raperda ini tinggal sosialsasi saja, dulu pemerintah berdalih tidak ada payung hukum sekarang sudah ada maka segera ditertibkan jangan hanya berpolemik saja “.

Sementara itu Wakil Wali Kota Mataram, Mohan roliskana mengakui lemahnya pengawasan pemerintah kota mataram dalam penegakkan aturan terhadap para pedagang tuak tersebut, untuk itu dirinya berharap seluruh lembaga dan SKPD terkait dapat saling bekerjasama  terlebih bagi aparat tingkat kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pengawasan karena kemungkinan besar dana alih profesi yang di berikan oleh pemerintah belum di gunakan oleh para pedagang sehingga sejauh ini masih menjual tuak.

” Barangkali itu pengawasannya kurang, sebenernya kan itu sudah kita berikan kepada pak camat dan pak lurah untuk melakukan pengawasan, saya belum melihat laporannya secara faktual, saya berpikir positif sajalah bahwa uang itu emang betul-betul dimanfaatkan untuk bisa mengalihkan profesi mereka, tapi kalau memang begitu hasil investigasi dari polpp, akan saya evaluasi.”(pc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here