800 Warga Pemalikan Terancam Tidak Dapat Memilih

0
79

Sebanyak 800 warga di Dusun Pemalikan Desa Batu putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok barat terancam tidak  dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018 mendatang, pasalanya sampai saat ini mereka belum memiliki identititas kependudukan, meski demikian KPU berjanji akan tetap mendata mereka dan selanjutnya akan menyerahkannya kepada Pemda Lobar untuk memverifikasi.

 

Kepala desa batu putih kecamatan sekotong kabupaten Lombok barat , Fajrin mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan warga pemalikan yang belum memilik E-ktp, pasalanya tidak semua warga yang tinggal di dusun pemalikan tersebut merupakan warga dari luar kabupaten Lombok barat melainkan juga banyak warga yang memang asli sebagai warga Lombok barat.

Fajrin mendorong penyelesaian persoalan ini agar semua warga yang memiliki hak pilih dapat menyelurkan hak pilih mereka pada pilkada mendatang

Jelang Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil bupati di Kabupaten Lombok barat pada tahun 2018 mendatang, sejumlah persoalan masih menghantui proses pilkada tersebut, seperti, masih banyaknya warga di kabupaten Lombok barat yang belum memiliki identitas kependudukan atau e-ktp, karena alat perekam e-ktp yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Lombok barat tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman.

Dalam rakor persiapan pemilihan Bupati dan wakil bupati kabupaten Lombok barat yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten Lombok barat hal tersebut kembali menjadi perdebatan hangat, pasalanya di dusun Pemalikan desa batu putih kecamatan sekotong kabupaten Lombok barat saja terdapat sekitar 800 warga terancam tidak dapat menggunakan hak pilih mereka , karena mereka tidak memiliki identitas kependudukan .

Namun meski demikian KPU kabupaten Lombok barat berjanji dalam waktu dekat  akan tetap mendata warga yang belum memiliki e ktp tersebut dan akan di masukkan kedalam formulir AC, dimana formulir AC tersebut diperuntukkan bagi mereka yang tidak memiliki e ktp dan surat keterangan atau suket.

Setelah nama nama tersebut terdata selanjutnya kpu akan menyerahkan data tersebut kepada pemerintah daerah untuk memverifikasi apakah nama nama itu benar sebagai warga Lombok barat.

” kami sudah memperoleh datanya, kami akan fasilitasi mereka dan akan menyerahkan data tersebut ke pemda untuk di verifikasi”.

Suhaimi menambahkan, dalam waktu dekat Komnas Ham RI akan turun ke Kabupaten Lombok barat untuk menemui KPU Lombok barat untuk mendapatkan keterangan mengenai pemilih marginal seperti di dusun pemalikan(af).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here