Akibat penyusutan dana transfer dari pemerintah pusat yang tak tanggung-tanggung mencapai 55 milyar, walikota mataram mengambil keputusan untuk merasionalisasi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dengan pemotongan sekitar 25 % di setiap OPD.

 

Akibat penyusutan dana transfer dari pemerintah pusat yang tak tanggung-tanggung mencapai 55 milyar, dengan nominal pemangkasn DAU sekitar 15 miliar dan DAK senilai 40 milyar. pemerintah Kota mataram terpaksa merasionalisasi sejumlah kegiatan dan program, salah satunya ialah surat perintah perjalanan dinas (SPPD). dengan pemotongan sekitar 25 % di setiap oraganisasi pernagkat daerah (OPD).

hal tersebut diungkapkan oelh walikota mataram ahyar abduh, diriya menilai dengan adanya pemotongan tersebut saat ini pejabat harus selektif dalam mengikuti perjalanan dinas, dimana jika perjalanan dinas tersebut dinilai tidak terlalu penting dan mendesak disarankan untuk tidak mengikutinya.

“karena adanya pemotongan ini sejumlah program dan kegiatan akan kita rasionalisasi, termasuk salah satunya efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar 25 %, jadi sekarang pejabat harus selektif dalam mengikuti perjalanan dinas, jika tidak terlalu urgen dan penting jangan diikuti, itu juga berlaku untuk diri saya sendiri.”

Sementra itu, ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota mataram mengaku setuju atas kebijakan tersebut selama itu demi kepentingan masyarakat luas, menurutnya rasionalisasi terhadap anggaran perjalanan dinas merupakan hal wajar yang kerap terjadi.”

“jika itu demi kepantingan masayarakat luas, harus kita dukung, sejalan dengan permendagri 33 dengan pedoman penyusunan apbd, dan setiap tahunnya hal itu menjadi penekanan, hendaknya  perjalanan dinas itu skalanya ditentukan berdasarakan nilai kepatutan, kewajaran, kemapuan daerah termasuk tingkat urgensinya.”(el)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here